KALIMANTAN TENGAH — Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, secara spesifik meminta KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk bergerak lebih terpadu. Menurutnya, koordinasi yang solid antarlembaga menjadi kunci utama dalam merespons gejolak nilai tukar yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor eksternal, seperti kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan ketidakpastian perekonomian global. Said menilai dalam situasi seperti ini, kebijakan moneter yang ketat dari BI perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur dari pemerintah.
"KSSK harus menjadi garda terdepan dalam menyelaraskan langkah fiskal dan moneter. Jangan sampai kebijakan berjalan sendiri-sendiri dan saling meniadakan," ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, sinergi ini penting untuk memastikan likuiditas tetap terjaga tanpa memicu tekanan tambahan pada nilai tukar.
Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan itu menyoroti peran KSSK dalam mengelola persinggungan antara belanja negara dan stabilitas moneter. Said menekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus hati-hati, terutama dalam hal penyerapan belanja dan pengelolaan defisit, agar tidak menambah beban pada nilai tukar.
Ia juga mengingatkan agar KSSK mewaspadai dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi impor yang bisa mengerek harga barang dan jasa di dalam negeri. "Kenaikan harga pangan dan energi harus diantisipasi dengan kebijakan yang terkoordinasi, baik dari sisi subsidi maupun operasi pasar," kata Said. Menurutnya, daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas di tengah tantangan makroekonomi ini.
Meskipun tekanan terhadap rupiah masih berlanjut, Said Abdullah optimistis fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Ia menyebutkan, cadangan devisa yang memadai dan sektor perbankan yang solid menjadi bantalan utama. Namun, optimisme ini harus dibarengi dengan aksi nyata dari KSSK untuk menjaga kepercayaan pasar.
"Kepercayaan pasar adalah segalanya. KSSK harus hadir tidak hanya dengan kebijakan, tetapi juga dengan komunikasi publik yang efektif untuk meredam spekulasi," tegasnya. Ia berharap pertemuan rutin KSSK ke depan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang langsung terasa dampaknya terhadap stabilitas rupiah.