SAMPIT — Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati menilai pembangunan jalan dan fasilitas pelayanan publik di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, Senin lalu.
Menurut Irawati, usia provinsi yang kian bertambah harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus di ibu kota provinsi, melainkan harus menjangkau daerah penyangga dan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.
“Sebagai Wakil Bupati, saya berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun bangunan yang menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.
Irawati menyoroti tiga sektor krusial yang memerlukan percepatan. Pertama, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan provinsi. Kedua, sektor pendidikan yang dinilai sangat menentukan kualitas sumber daya manusia ke depan.
“Dunia pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian lebih sehingga program-program yang telah direncanakan bisa lebih cepat direalisasikan,” tegas Irawati.
Ketiga, sektor kesehatan. Irawati menilai peningkatan kualitas layanan di dua sektor ini menjadi fondasi utama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Kotawaringin Timur.
Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, Irawati berharap pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah penyangga bisa menjadi prioritas pemerintah provinsi.
“Harapan saya masyarakat Kalimantan Tengah semakin sejahtera, semakin maju, dan keharmonisan serta kerukunan antarumat beragama tetap terjaga dengan baik,” pungkas Irawati.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa di balik kemeriahan peringatan hari jadi, masih ada sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan tindak lanjut konkret dari pemerintah tingkat provinsi.