Pencarian

Pemprov Kalteng Libatkan Akademisi Matangkan Raperda RPPLH, Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Sudah Kantongi Restu

Jumat, 30 Oktober 2026 • 06:47:01 WIB
Pemprov Kalteng Libatkan Akademisi Matangkan Raperda RPPLH, Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Sudah Kantongi Restu
Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng Lisda Arriyana menyampaikan sambutan dalam konsultasi publik Raperda RPPLH di Palangka Raya.

PALANGKA RAYA — Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng Lisda Arriyana menyebut penyusunan regulasi lingkungan hidup menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan. Konsultasi publik digelar agar seluruh pemangku kepentingan bisa memberi masukan terhadap rancangan regulasi.

Menurut Lisda, RPPLH akan menjadi pedoman merumuskan kebijakan dan program perlindungan lingkungan hidup. Pedoman itu mencakup pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya alam sesuai daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Apa Isi Raperda RPPLH Kalteng

Penyusunan RPPLH berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terakhir diubah lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Aturan turunan terkait juga menjadi rujukan.

Lisda menjabarkan visi yang diusung RPPLH Kalteng, yakni "Terwujudnya Kalimantan Tengah Hijau Tangguh: DAS Sehat, Gambut Pulih, Keanekaragaman Hayati Terjaga, dan Transformasi Ekonomi Hijau Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Kolaboratif Serta Budaya Cinta Lingkungan."

"Dengan adanya RPPLH ini, kita berharap dapat memiliki pedoman dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Jadi Dasar Penyempurnaan

Pemprov Kalteng telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup pada 20 Juli 2026. Rekomendasi itu menjadi dasar penyempurnaan substansi RPPLH dan raperda yang akan ditetapkan.

Bagi Lisda, konsultasi publik membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan regulasi. Masukan yang masuk diharapkan sesuai kebutuhan dan tantangan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah.

Peran Universitas Palangka Raya dalam Penyusunan

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi Universitas Palangka Raya (UPR) Jhon Retei Alfri Sandi menilai sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat diperlukan. Kolaborasi itu untuk menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas yang mendukung pembangunan daerah.

"Kami berharap konsultasi publik ini berjalan lancar dan menghasilkan pemikiran-pemikiran konstruktif untuk menyempurnakan dokumen strategis yang menunjang pembangunan di Kalimantan Tengah," katanya.

Dengan rekomendasi kementerian yang sudah di tangan, Pemprov Kalteng tinggal merampungkan penyempurnaan substansi sebelum raperda RPPLH dibawa ke tahap penetapan.

Follow kaltenginfo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kalteng.antaranews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks