PALANGKA RAYA — Kendaraan angkutan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang melintas di jalan umum dinilai membebani infrastruktur publik sekaligus membahayakan pengguna jalan sehari-hari. Fathurrahman Ruslan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Kalimantan Tengah periode 2026–2031, meminta pemerintah daerah turun tangan sebagai penggerak rencana jalur khusus.
Keluhan warga selama ini bukan cuma soal aspal rusak akibat kendaraan berat. Risiko kecelakaan juga meningkat karena truk perusahaan melintas di jalur yang sama dengan mobilitas harian masyarakat.
Menurut Fathurrahman, jalan yang dipakai kendaraan angkutan perusahaan berstatus jalan umum. Karena itu, perusahaan yang beroperasi di kawasan sekitar sebaiknya tidak lagi melewati jalan milik pemerintah.
“Jalan tersebut merupakan jalan umum. Sehingga perusahaan-perusahaan yang bekerja di daerah itu sebaiknya tidak lagi melalui jalan pemerintah. Dengan begitu, jalan tidak rusak, masyarakat aman dalam perjalanan, dan perusahaan pun nyaman menjalankan aktivitasnya,” ujar Fathurrahman, Kamis (20/11/26).
Langkah awal yang ia usulkan: pemerintah daerah mengundang perusahaan di kawasan tertentu untuk membahas kebutuhan jalur khusus. Pembahasan mencakup trase atau lintasan, panjang jalan, hingga pembagian tanggung jawab pembangunan.
Perusahaan yang lahannya akan dilintasi jalur juga perlu dilibatkan. Dengan begitu, rencana tidak hanya bersandar pada kajian pemerintah, tetapi mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan di lapangan.
“Panggil perusahaan-perusahaan yang berkepentingan di daerah tersebut. Diskusikan bahwa pemerintah punya kebijakan untuk segera memberikan solusi agar masyarakat aman dalam perjalanan,” katanya.
Fathurrahman menawarkan dua skema untuk merealisasikan pembangunan jalan khusus. Skema pertama, perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut didorong membangun jalur secara bersama-sama sesuai kesepakatan dengan pemerintah daerah.
Skema kedua berlaku bila perusahaan tidak mampu membangun secara mandiri. Pemerintah dapat membuka peluang pembiayaan melalui investor, perbankan, Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun lembaga pembiayaan lainnya.
Untuk menyiapkan kedua skema itu, ia mengusulkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada 2027 guna melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Kajian perlu melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang berkompeten di bidang perencanaan dan konstruksi jalan.
Perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) disebut sebagai alternatif pihak yang bisa dilibatkan.
“Pemerintah daerah menganggarkan untuk mendatangkan konsultan yang berkompeten dalam pembangunan jalan khusus tersebut. Setelah studi kelayakan selesai, hasilnya dipresentasikan di hadapan perusahaan-perusahaan perkebunan dan instansi terkait,” jelasnya.
Instansi yang dinilai perlu dilibatkan antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perkebunan. Hasil kajian kemudian dibahas bersama perusahaan untuk menentukan pola pembangunan dan pembiayaannya.
Pendekatan itu dinilai penting agar rencana pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Fathurrahman mencontohkan program pembangunan jalan di wilayah Gunung Mas dan Timpah yang perlu dievaluasi dari sisi pelibatan perusahaan di kawasan tersebut.
“Kalau didiskusikan, kemungkinan mereka bisa memberikan solusi. Karena itu, penting bagi dinas terkait untuk mendengar terlebih dahulu tanggapan perusahaan terhadap usulan kita,” ujarnya.
Selain jalur darat, Fathurrahman mendorong penataan angkutan industri melalui jalur sungai. Bila aktivitas perusahaan memakai sungai, pemerintah dapat menyiapkan pengaturan lintasan, pengerukan alur, pemasangan rambu-rambu, hingga pengendalian muatan dan lalu lintas sungai.
Pengaturan itu diharapkan membuat aktivitas angkutan perusahaan tidak mengganggu mobilitas warga yang memakai sungai untuk kegiatan sehari-hari.
Usulan jalan khusus juga ia kaitkan dengan rencana penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) pada 2027 sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pemerintah daerah dinilai perlu mulai menyiapkan alternatif jalur bagi angkutan perusahaan. Tujuannya agar penertiban kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kalau aturan dari Menko tadi diberlakukan, semua aktivitas yang melanggar ketentuan akan dilarang. Perusahaan bisa terkena teguran. Kalau pemerintah daerah tidak merespons, justru kita yang salah,” katanya.
Kalimantan Tengah memiliki sejumlah kawasan perkebunan dan pertambangan yang berpotensi membutuhkan jalur khusus, termasuk di Barito Timur dan wilayah lainnya. Fathurrahman berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten mengambil peran dalam menindaklanjuti usulan tersebut.