PALANGKA RAYA — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyatakan penyusunan naskah akademik menjadi langkah penting untuk membangun tata kelola kekayaan intelektual di daerah. Menurut dia, potensi KI di Kotim memerlukan payung kebijakan yang punya kepastian hukum.
“Potensi Kekayaan Intelektual di daerah harus mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang tepat dan memiliki kepastian hukum. Kami berharap penyusunan Naskah Akademik ini dapat menjadi fondasi bagi lahirnya regulasi yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pengembangan potensi daerah,” kata Hajrianor.
Dokumen ini dirancang sebagai landasan pembentukan regulasi daerah yang mengatur perlindungan sekaligus pemanfaatan kekayaan intelektual. Cakupannya mencakup dua sisi: bagaimana potensi KI dilindungi secara hukum, dan bagaimana nilainya bisa diambil manfaatnya untuk warga serta daerah.
Dalam rapat pembahasan, tim perancang peraturan menyampaikan analisis konsepsi yang meliputi substansi atau materi muatan serta teknik penyusunan naskah akademik. Masukan dan saran disampaikan untuk menyempurnakan dokumen sebelum masuk tahapan berikutnya.
Pertemuan dihadiri Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kotim Hairin Noor bersama jajaran peneliti dan analis. Hadir pula pihak pemrakarsa serta Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng.
Pemrakarsa menyepakati berbagai masukan tersebut untuk ditindaklanjuti melalui perbaikan dan penyesuaian dokumen pada aplikasi e-Penyusunan Naskah Akademik. Jalur aplikasi ini menjadi kanal resmi yang dipakai Pemkab Kotim sejak mengajukan permohonan pendampingan.
Hajrianor menjelaskan, keberadaan regulasi daerah diharapkan membuat pengelolaan kekayaan intelektual lebih terarah. Arahnya bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga pemanfaatan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
Tanpa dasar hukum yang kuat, potensi KI di daerah rawan tidak terkelola rapi, mulai dari pendataan hingga pembagian manfaat. Regulasi daerah disebut menjadi simpul yang menghubungkan perlindungan hukum dengan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Hajrianor berharap proses penyusunan naskah akademik berjalan sesuai ketentuan. Hasil akhirnya diharapkan menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif.
Dokumen yang telah diperbaiki akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme penyusunan peraturan daerah. Regulasi yang lahir nanti akan menjadi rujukan bagi Pemkab Kotim dalam mengelola kekayaan intelektual warganya.